Uncategorized

Seputar Uji Kompetensi

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di negara Indonesia kita ini, (UU 20/2003; UU 14/2005; UU 12/2012; UU 3/2014; PP sekian sekian sekian…) pengakuan kompetensi seseorang dilakukan melalui ujian atau sertifikasi. Lembaga yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan ujian tersebut harus berada di bawah Organisasi/Asosiasi Profesi.
Alhamdulillah bidang fotografi Indonesia telah memiliki Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI), yang telah memiliki Pengurus, Anggota, AD ART, Akta Notaris, hingga Lembar Pengakuan dari Kemenkumham RI. Dari beberapa kegiatan, APFI telah bertatap muka dengan rekan pelaku fotografi dari 23 Provinsi, termasuk dari Papua, dan si bungsu Kalimantan Utara. Hingga hari ini, APFI telah memiliki 7 Pengda (1 Jawa Barat, 2 Jambi, 3 Riau, 4 NTB, 5 Lampung, 6 Sumsel, dan 7 Sulsel). Info terbaru dari Banjarmasin, telah dibentuk tim inisiasi untuk pembentukan Pengda Kalsel.
Untuk mewujudkan salah satu misinya, APFI telah membentuk tim pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia (disingkat LESKOFI). Beberapa dokumen pun telah diserahkan kepada Kementerian terkait untuk dibuatkan SK-nya. APFI dan LESKOFI telah melakukan beberapa pertemuan dengan lembaga negara, salah satunya Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), untuk bersilaturahim dan menyosialisasikan APFI dan LESKOFI. Pihak BEKRAF siap membantu, mengarahkan, dan mendukung kemajuan APFI dan LESKOFI. BEKRAF juga berharap APFI dan LESKOFI bisa menjadi contoh untuk bidang profesi lain yang akan merintis asosiasi dan lembaga sertifikasi, serta upaya melakukan peningkatan kualitas SDM di bidang masing-masing.
Sesuai Peraturan Pemerintah, di Indonesia hanya ada 1 lembaga sertifikasi untuk tiap bidang usaha/profesi yang terdata dalam buku Kualifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLU). Nantinya akan ada minimal 1 Tempat Uji Kompetensi (TUK) di setiap kota. Memang ada beberapa bidang usaha/profesi yang telaf memiliki lebih dari 1 lembaga sertifikasi. Situasi ini semata-mata dikarenakan sebelum tahun 2012, Indonesia belum meniliki Kerangka Kualifikasi Nasional. Oleh sebab itu ada beberapa bidang yang membuat standar kompetensi kerja yang berbeda.
Melalui UU 12/2012, dan PP 8/2012, telah ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang terdiri dari 9 level. Level kompetensi ini bertujuan untuk membuat kesetaraan di berbagai bidang profesi di Indonesia. Apapun jalur pendidikannya, nonformal (kursus dan pelatihan) dan informal (otodidak), maupun pendidikan formal, semua bisa disetarakan melalui KKNI. Hal ini dimungkinkan karena di dalam KKNI menganut Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL, atau Recognition of Prior Learning) dari jalur pendidikan manapun.
Dalam waktu dekat ini akan terjadi pertemuan antara beberapa Kementerian terkait (Kemnaker, Kemdikbud, dll) dengan beberapa badan sertifikasi/standarisasi nasional di Indonesia (Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP, Badan Standarisasi Nasional Pendidikan/BSNP, dan badan lainnya), Tujuannya untuk menerapkan dengan sungguh-sungguh KKNI, agar bisa meminimalisir standar ganda untuk kompetensi profesi di berbagai bidang kerja di Indonesia.
Dari deskripsi 9 level yang ada di dalam KKNI, APFI telah menyusun 2 SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), sesuai Permenakertrans (saya lupa nomer dan tahunnya), yaitu untuk Level 3 (setara Diploma 1) dan Level 5 (setara Diploma 3). Saat ini SKKNI Bidang Forografi telah di-SK-kan oleh Menaker.
Dari SKKNI, diadaptasi menjadi Materi Uji Kompetensi (MUK). Draft-nya adalah yang digunakan pada kegiatan Pembekalan dan Ujian untuk Calon Penguji Lembaga Sertifikasi, pertengahan Mei yang lalu di Ungaran, Kab.Semarang. Saat ini draft MUK tersebut sedang dalam tahap verifikasi.
Informasi lain yang tidak kalah menarik, di Indonesia ada 7 kampus pendidikan tinggi formal yang memiliki Program Studi Fotografi (6 S1, 1 D3). Perwakilan dari ketujuh kampus tersebut terlibat dalam perumusan SKKNI bidang fotografi sejak April tahun 2014. Beberapa pertemuan dalam kegiatan perumusan SKKNI tersebut dimanfaatkan untuk membentuk Asosiasi Prodi Fotografi Indonesia. Pada Januari 2015, akhirnya dideklarasikan pendiriannya dengan nama SOFIA. Tugas pertama SOFIA adalah mengadaptasi SKKNI dan juga KKNI ke dalam draft Kurikulum Nasional prodi Fotografi Indonesia. Tahun ini, hampir semua anggota SOFIA akan dan harus melakukan pemutakhiran kurikulum agar sesuai dengan deskripsi KKNI level 5 (setara D3) dan level 6 (setara D4/S1).

Semoga keharmonisan ini janganlah cepat berakhir….. Demi fotografi Indonesia di tanah air, dan AsTeng, dan Asia, dan dunia!